Jakarta – Memasuki tahun kedua pemerintahan baru, kelanjutan proyek strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi sorotan utama, baik di panggung politik domestik maupun internasional. Proyek ini dianggap sebagai ujian krusial terhadap konsistensi kebijakan pemerintah dan kemampuannya dalam mengeksekusi rencana jangka panjang.
Secara politik, pemerintah terus berupaya meyakinkan publik dan parlemen mengenai urgensi dan manfaat pemerataan ekonomi dari pemindahan ibu kota. Anggaran negara yang dialokasikan untuk IKN menjadi salah satu topik perdebatan paling hangat, menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan program prioritas nasional lainnya.
Di sisi lain, kemajuan IKN sangat bergantung pada realisasi komitmen investasi dari luar negeri. Sejumlah negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab telah menunjukkan minat serius. Diplomasi ekonomi yang dijalankan pemerintah pada tahun 2025 akan menjadi kunci untuk mengubah minat tersebut menjadi investasi nyata, terutama di sektor energi terbarukan, kota pintar (smart city), dan properti komersial.
Pengamat politik dari CSIS Indonesia berkomentar, “IKN bukan hanya proyek infrastruktur, tapi juga sebuah ‘legacy project’ yang sarat dengan muatan politik. Keberhasilannya akan menjadi cerminan stabilitas politik dan iklim investasi Indonesia di mata dunia.”
Tagar: #Politik #IKN #IbuKotaNusantara #PemerintahIndonesia #Investasi #Geopolitik
Tinggalkan Balasan