NEW YORK, AMERIKA SERIKAT – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan akan menggelar sidang darurat pada hari Kamis (2/10) waktu New York, untuk membahas insiden pencegatan armada bantuan kemanusiaan (flotilla) ke Gaza oleh militer Israel.
Sidang darurat ini digelar atas permintaan Aljazair, sebagai perwakilan negara-negara Arab di DK PBB, serta Norwegia. Permintaan tersebut didukung oleh banyak negara anggota yang menyuarakan keprihatinan mendalam atas penahanan puluhan aktivis sipil di perairan internasional.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, dalam pernyataannya kepada wartawan di markas PBB, menyebut tindakan Israel sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum laut internasional dan hukum humaniter”. Ia mendesak Dewan Keamanan untuk mengutuk tindakan tersebut dan menuntut pembebasan segera tanpa syarat semua aktivis yang ditahan, termasuk aktivis iklim Greta Thunberg.
“Dunia menyaksikan sebuah agresi militer terhadap warga sipil tak bersenjata. Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk bertindak dan memastikan akuntabilitas,” tegas Mansour.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, membela tindakan negaranya. Ia menuduh para aktivis di flotilla memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok yang dianggap teroris dan menyebut misi tersebut sebagai “provokasi politik” yang bertujuan untuk mendelegitimasi Israel, bukan murni misi kemanusiaan.
Fokus utama dari sidang darurat ini diperkirakan adalah desakan dari banyak negara anggota untuk membentuk sebuah komite investigasi independen di bawah naungan PBB guna menyelidiki insiden tersebut secara menyeluruh. Namun, para diplomat memprediksi bahwa setiap upaya untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk Israel kemungkinan besar akan menghadapi veto dari Amerika Serikat, sekutu utama Israel di Dewan Keamanan.
Tinggalkan Balasan