Dari panggung politik domestik, wacana untuk merestrukturisasi pengelolaan BUMN kembali mengemuka. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengusulkan transformasi Kementerian BUMN menjadi sebuah “Badan Penyelenggara BUMN” yang beroperasi mirip dengan lembaga pengelola investasi negara (SWF) seperti Temasek di Singapura. Tujuannya, menurut Dasco, adalah untuk memisahkan fungsi BUMN dari intervensi politik dan lebih fokus pada tujuan komersial murni. Gagasan ini memicu perdebatan sengit di antara para politisi dan pakar ekonomi.
Sementara itu, manuver diplomatik Presiden Prabowo di New York berhasil mengkonsolidasikan citranya sebagai negarawan di dalam negeri. Pujian datang dari berbagai penjuru, termasuk dari lawan-lawan politiknya. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa “langkah Presiden Prabowo sangat berani dan patut didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.” Keberhasilan ini dinilai efektif dalam memperkuat posisi politik Prabowo di awal masa pemerintahannya.
Di ranah pemberantasan korupsi, KPK mengisyaratkan akan segera mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji. Juru bicara KPK meminta publik untuk bersabar dan berjanji akan mengungkap kasus ini secara transparan dalam waktu dekat.
